Ketua DPRD Morotai, Ali Sangaji menyampaikan keinginannya agar di DPR RI pun dibentuk sebuah pansus untuk menyelesaikan kasus tapal batas di Kabupaten Morotai. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan anggota DPRD Morotai dengan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, yang didampingi oleh Mohammad Jafar Hafsah (F-PD) di Ruang Rapat Pimpinan, Nusantara III, Rabu (23/02).

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan solusi yang jelas dari pemerintah, kami malah seperti di "ping-pong", untuk itu kami menginginkan kepada DPR RI agar dapat membantu kami untuk dapat menyelesaikan permasalah ini, terlebih lagi Bapak Presiden, Soesilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan "Sail Morotai" pada tahun 2012 mendatang, sehingga kami tentunya menginginkan agar persiapan acara tersebut  dapat berjalan lancar," terang Ali.

Menurut Ketua Pansus Morotai DPRD Morotai, Zainal Karim, persoalan mengenai tapal batas di Morotai muncil ketika pembangunan jalan raya sudah selesai dilaksanakan, tetapi ketika pengesahan pemekaran Kabupaten Morotai yang disahkan oleh Undang-undang No. 53 Tahun 2008, konflik tapal batas itu tidak pernah muncul.

Lebih lanjut Zainal menginginkan agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan pembangunan-pembangunan di Morotai dapat dijalankan sesuai rencana. "Kami menginginkan agar masalah ini tidak terjadi berlarut-larut sehingga pembangunan di Morotai baik kantor Bupati maupun Bandar Udara, maupun infrastruktur lainnya dapat segera terealisasikan demi kelancaran acara “Sail Morotai” pada 2012 mendatang,”terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki akan mengagendakan mengenai kasus Morotai ini dalam rapat Pimpinan mendatang dan akan menanyakan kepada Komisi I, Komisi yang bersangkutan mengenai pertanahan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai konflik di Morotai tersebut.

“Segala sesuatu yang disampaikan oleh masyarakat tentunya akan kami tampung, dan semaksimal mungkin akan kami carikan solusinya agar segalanya dapat terselesaikan dengan baik,”tegas Marzuki.

Dalam akhir pertemuannya, Marzuki berpesan agar sebagai wakil rakyat dan tokoh masyarakat, para anggota DPRD jangan bersikap memanas-manasi rakyat, tetapi seharusnya meredam masalah ini, agar masyarakat di daerah pun menjadi tenang dan masalah yang terjadi dapat segera terselesaikan. (ra)